Jakarta - Menteri Dalam Negeri RI Gamawan Fauzi mengatakan, meski permohonannya tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Namun ia puas terhadap putusan MK terkait  Pemilukada Aceh yang menetapkan pelaksanaannya paling lambat 9 April 2012 mendatang.

"Inti permohonan saya kan ada dua. Buka pandaftaran dan tunda. Walaupun saya kalah, tapi dua-duanya tercapai," kata Gamawan, di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) di Jakarta, Jumat (27/1).

Gamawan menjelaskan, jadwal pelaksanaan Pemilukada Aceh sudah disusun. Saat ini Komisi Independen Pemilu (KIP) Aceh tinggal melaksanakan putusan MK dan menetapkannya sebagai keputusan KIP.

"Rencana penjadwalan ini akan ditetapkan sebagai sebuah keputusan. Kemudian nanti yang terkait dengan keuangan, pembayaran itu akan mengikuti semua," papar dia.

Tujuh pasangan
Sementara itu, lanjut Gamawan, pascaputusan sela MK, banyak calon dari partai dan independen yang mendaftar. Hingga saat ini tercatat sudah tujuh pasangan yang mendaftar di tingkat provinsi.

"Di daerah juga banyak yang baru mendaftar. Kalau yang mendaftar hanya Partai Aceh saja kemarin, sebenarnya tanggal 16 masih memungkinkan. Tapi, karena ada independent juga yang mendaftar jadi butuh waktu untuk verifikasi," ujarnya.

Oleh karena itu, sambung Gamawan, dirinya berharap kepada semua calon, pendukung serta masyarakat Aceh dapat memberikan suasana sejuk demi kelancaran dan keamanan Pemilukada.

"Ini jalan panjang untuk menuju pemilu Aceh yang demokratis, damai, dan berkualitas. Sekarang tampaknya peluang itu sudah terbuka untuk bisa dilaksanakan dengan baik dari segi waktu dan kepastian hukum," tandasnya.

Redaktur : M. Achsan Atjo (atjo@gresnews.com)