.jpg&w=65){kind=small}
DPR: Tata kebijakan energi harus berkelanjutan, bukan instan
Kamis, 23-Februari-2012 (12:21:58 WIB)Menata kebijakan energi tidak dapat dilakukan secara instan dan parsial. Pasalnya, banyak yang berkepentingan dengan masalah energi yang harus dilibatkan, sehingga harus ditata secara cermat, komprehensif dan berkelanjutan. "BBM secara nasional digunakan 67 persen untuk transportasi, padahal kita tahu transportasi darat selalu diwarnai kemacetan."
.jpg&w=65){kind=small}
Dewan nilai Perpres 15/2012 penuh tipu, untuk menindas rakyat
Kamis, 23-Februari-2012 (11:59:54 WIB)Rieke mencontohkan, nelayan dengan kapal 11 GT dari Ciamis, Sukabumi dan Indramayu yang tidak bertambat labuh pada fasilitas pelabuhan perikanan akibat aturan tersebut, harus menunggu verifikasi, mengurus surat rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Barat di Bandung. Kemudian, tambah Rieke, hal serupa juga dapat terjadi pada nelayan dengan kapal 15 GT dari Pacitan, Cilacap dan Brebes.
.jpg&w=65){kind=small}
Harga BBM naik, pemerintah langgar UU APBN 2012
Kamis, 23-Februari-2012 (09:49:41 WIB)Kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium yang sedianya akan diberlakukan pada awal April 2012 menunjukan bahwa pemerintah telah melakukan pelanggaran konstitusi. Pasalnya, dalam klausul 7 ayat 6 Undang Undang APBN 2012 menyatakan bahwa harga eceran BBM tidak naik.
.jpg&w=65){kind=small}
SBY: BBM naik, BLT bisa ada lagi
Kamis, 23-Februari-2012 (09:09:00 WIB)Presiden SBY mengatakan dengan perkembangan situasi saat ini terutama kenaikan harga minyak mentah dunia, maka pemerintah akan mengajukan usul ke DPR untuk mempercepat pembahasan APBN Perubahan yang semula biasanya dibahas pada pertengahan tahun menjadi dalam waktu dekat.
Pemerintah tularkan virus dusta ke masyarakat
Kamis, 23-Februari-2012 (06:06:06 WIB)Pemerintah dianggap terlalu banyak mengajarkan praktik-praktik kebohongan terhadap rakyat. Pengamat kebijakan publik, Ichsanuddin Noorsy, menyebut ada sembilan poin kebohongan yang telah dilakukan pemerintah terhadap masyarakat. "Pertama, kebohongan kampanye Pilpres 2009 yang menyatakan target RPJMN 2004-2009 tercapai," ujar Ichsanuddin.
