Menata kebijakan energi tidak dapat dilakukan secara instan dan parsial. Pasalnya, banyak yang berkepentingan dengan masalah energi yang harus dilibatkan, sehingga harus ditata secara cermat, komprehensif dan berkelanjutan. "BBM secara nasional digunakan 67 persen untuk transportasi, padahal kita tahu transportasi darat selalu diwarnai kemacetan."
Rieke mencontohkan, nelayan dengan kapal 11 GT dari Ciamis, Sukabumi dan Indramayu yang tidak bertambat labuh pada fasilitas pelabuhan perikanan akibat aturan tersebut, harus menunggu verifikasi, mengurus surat rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Barat di Bandung. Kemudian, tambah Rieke, hal serupa juga dapat terjadi pada nelayan dengan kapal 15 GT dari Pacitan, Cilacap dan Brebes.
Kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium yang sedianya akan diberlakukan pada awal April 2012 menunjukan bahwa pemerintah telah melakukan pelanggaran konstitusi. Pasalnya, dalam klausul 7 ayat 6 Undang Undang APBN 2012 menyatakan bahwa harga eceran BBM tidak naik.
Presiden SBY mengatakan dengan perkembangan situasi saat ini terutama kenaikan harga minyak mentah dunia, maka pemerintah akan mengajukan usul ke DPR untuk mempercepat pembahasan APBN Perubahan yang semula biasanya dibahas pada pertengahan tahun menjadi dalam waktu dekat.
"Pemerintah berpendapat dan akan mengajukan kepada DPR mengenai APBN Perubahan, meskipun lazimnya APBN-P itu dibuat pada pertengahan tahun, katakanlah pada Juli," ucap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam pengantar rapat paripurna kabinet di Kantor Presiden, Rabu (22/2).
"Harga BBM mau tidak mau tentu mesti disesuaikan dengan kenaikan yang tepat, kenaikan tertentu, lantas masyarakat yang terdampak kenaikan BBM serta inflasi lain. Utamanya masyarakat yang miskin, mesti kita beri bantuan secara langsung," ucap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di sela rapat paripurna kabinet, di Kantor Presiden, Rabu (22/2).
Pemerintah siap memotong anggaran belanja untuk menambal subsidi bahan bakar minyak (BBM) akibat tingginya harga minyak dunia yang sudah menyentuh US$120 per barel. Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan subsidi BBM yang tercatat dalam APBN 2012 sebenarnya didasarkan pada asumsi harga minyak dunia yang sebesar US$90 per barel.
Menteri ESDM Jero Wacik memastikan bahwa program pengalihan bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) akan dilaksanakan secara bertahap mulai 1 April 2012. "Konversi BBM ke gas itu sudah menjadi policy, dilakukan secara bertahap dan tidak akan terburu-buru," ungkap Menteri ESDM di Jakarta, Senin (20/2).
"Pembatasan BBM bersubsidi akan memancing krisis dan pada akhirnya mengantarkan ke pintu gerbang chaos. Lihat sekarang saja, masyarakat yang butuh BBM sudah mengantre di pom bensin. Tak bisa dibayangkan bila pembatasan BBM tetap dilakukan," kata mantan Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal itu.
Pemerintah berkukuh tetap akan memberlakukan pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 1 April mendatang. Hal ini seiring dengan kecenderungan kian melambungnya harga minyak dunia.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menetapkan revisi Perpres No 55/2005 tentang Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, dengan Perpres No 15/2012 yang mengatur tentang pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Penetapan harga baru ini dilakukan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan nasional atas jenis bahan bakar minyak tertentu, dan dalam rangka pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran kepada konsumen pengguna tertentu, serta guna meningkatkan efisiensi pengunaan APBN.
"Pak Prabowo menyikapi serius permasalahan subsidi BBM yang menjadi dilema di negeri ini. Beliau juga mengkaji serius kesulitan pemerintah mengatasi permasalahan BBM bersubsidi. Dalam waktu dekat beliau akan mengumumkan kajiannya," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani di Serang, Banten, Minggu (12/2).
"Saya perkirakan pertengahan Februari ini kajiannya sudah selesai. Estimasi waktu itu didasarkan pada penyelesaian laporan yang kita perkirakan akan selesai tanggal 8 atau 9 Februari dari tim kajian. Kemudian, setelah selesai kita tambah seminggu lagi," jelas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Evita legowo, di Hotel Four Seasons, Jakarta, Senin (6/2).
Berdasarkan data Kementerian ESDM, untuk Jabodetabek, masih dibutuhkan
41 SPBU Pertamax, Jabar dan Banten 148 unit, Jateng dan Yogyakarta 66
unit serta Jatim dan Bali sebanyak 40 unit. Total untuk Jawa-Bali, telah
tersedia 2.080 SPBU Pertamax dan 687 SPBU dalam proses switching.
Berdasarkan perhitungan formula harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price/ICP) dalam bulan Januari 2012 naik US$5,20 per barel menjadi US$115,90 per barel dibandingkan Desember 2011 yakni sebesar US$110,7 per barel. Demikian pula harga Minas/SLC yang juga mengalami kenaikan dari US$112,52 per barel menjadi US$118,38 per barel.
"Sekarang ini saya melihat bahwa kita tetap mengarah pada pembatasan dan konversi. Tapi, kalau ditanya kemungkinannya ada atau tidak, saya tidak bisa menjawab karena kemungkinan tentu ada," ucap Menteri Keuangan Agus Martowardojo, di Jakarta, Selasa (31/1).
Menurut Menteri ESDM, Jero Wacik, potensi mundurnya rencana pelaksanaan program pembatasan BBM bersubsidi itu lantaran masih banyak pihak, seperti PT Pertamina (Persero) selaku operator, serta pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang mengaku masih belum siap dan sulit menjalankan dua opsi pembatasan premium sesuai usulan pemerintah.
Pemerintah diimbau melakukan penertiban terhadap pemilik stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) asing yang tidak memiliki kilang minyak di Indonesia, sebelum menerapkan kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Menurut anggota Komisi VII DPR-RI, Dewi Aryani, ketidakpatuhan pemerintah terhadap konstitusi didasarkan pada keputusan pemerintah soal pembatasan BBM bersubsidi tanpa memerhatikan langkah politik DPR yang tengah mengajukan judicial review.